PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI

Saya ada tugas dari dosen pancasila , di suruh mencari tentang "PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI" , setelah sercing-sercing ternyata dapet dari indridjanarko.dosen.narotama.ac.id .

cuss lah , baca nih :

A. Pengertian Paradigma

Pengertian Paradigma pada mulanya dikemukakan oleh Thomas S. Khun dalam

bukunya The Structure Of Scientific Revolution, yakni asumsi-asumsi dasar dan asumsiasumsi

teoritis yang bersifat umum (sumber nilai), sehingga sebagai sumber hukum,

metode yang dalam penerapan ilmu pengetahuan akan menentukan sifat, ciri dari ilmu

tersebut. Ilmu pengetahuan sifatnya dinamis, karena banyaknya hasil-hasil penelitian

manusia, sehingga kemungkinan dapat ditemukan kelemahan dan kesalahan pada teori

yang telah ada.

Jika demikian ilmuwan/peneliti akan kembali pada asumsi-asumsi dasar dan

teoritis, shingga ilmu pengetahaun harus mengkaji kembali pada dasar ontologis dari ilmu

itu sendiri. Misal penelitian ilmu-ilmu sosial yang menggunakan metode kuantitatif, karena

tidak sesuai dengan objek penenelitian, sehingga ditemukan banyak kelemahan, maka perlu

menggunakan metode baru/lain yang sesuai dengan objek penelitian, yaitu beralih dengan

menggunakan metode kualitatif.

Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan

manusia, diantaranya: politik, hukum, ekonomi, budaya.. Istilah paradigma berkembang

menjadi terminologi yang mengadung konotasi pengertian: sumber nilai, kerangka pikir,

orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan.

B. Pengertian Reformasi

Makna Reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dari akar kata

reform, sedangkan secara harafiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang

memformat ulang, menata ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang, untuk

dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicitacitakan

rakyat. Reformasi juga diartikan pemabaharuan dari paradigma, pola lama ke

paradigma, pola baru untuk memenuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan.

Suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat:

1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpanganpenyimpangan.

Masa pemerintahan Orba banyak terjadi suatu penyimpangan

misalnya asas kekeluargaan menjadi “nepotisme”, kolusi dan korupsi yang tidak

sesuai dengan makna dan semangat UUD 1945.

2. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural

tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia. Jadi

reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilainilai

sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

3. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem Negara demokrasi,

bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, sebagaimana terkandung dalam pasal 1

ayat (2). Reformasi harus melakukan perubahan kea rah sistem Negara hukum

dalam penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi

manusia, peradilan yang bebas dari penguasa, serta legalitas dalam arti hukum.

Oleh karena itu reformasi sendiri harus berdasarkan pada kerangka dan kepastian

hukum yang jelas.

4. Reformasi dilakukan kearah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang

lebih baik, perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu

kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspek, antara lain bidang

politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan.

5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang

Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Gerakan Reformasi

Pelaksanaan GBHN pada PJP II Pelita ke tujuh ini bangsa Indonesia menghadapi

bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama Asia Tenggara sehingga

menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Terutama praktek-praktek pemerintahan di

bawah orde baru hanya membawa kebahagiaan semu, ekonomi rakyat menjadi semakin

terpuruk sistem ekonomi manjadi kapitalistik di mana kekuasaan ekonomi di Indonesia

hanya berada pada sebagian kecil penguasa dan kongklomerat.

Terlebih lagi merajalelanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada hampir

seluruh instansi serta lembaga pemerintahan, serta penyalahgunaan kekuasaan dan

wewenang di kalangan para pejabat dan pelaksana pemerintahan Negara membawa rakyat

semakin menderita.

Para wakil-wakil rakyat yang seharusnya membawa amanat rakyat dalam

kenyataannya tidak dapat berfungsi secara demokratis , DPR serta MPR menjadi mandul

karena sendi-sendi demokrasi telah dijangkiti penyakit nepotisme. Sistem politik di

kembangkan kearah sistem “Birokratik Otoritarian” dan suatu sistem “Korporatik”. Sistem

ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi di dalam pembuatan keputusankeputusan

nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa Negara,kelompok militer, kelompok cerdik cendekiawan dan kelompok wiraswastaan bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional.

Pancasila yang seharusnya sebagai sumber nilai, dasar moral etik bagi Negara dan

aparat pelaksana Negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik ,

semua kebijaksanaan dan tindakan pengusaha mengatasnamakan Pancasila, bahkan

kebijaksanaan dan tindakan yang bertentangan sekalipun diistilahkan sebagai pelaksanaan

Pancasila yang murni dan konsekuen.

Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka

timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan

masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya “Reformasi” disegala

bidang terutama bidang politik, ekonomi, dan hukum.

Awal keberhasilan gerakan Reformasi tersebut ditandai dengan mundurnya

Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya

Wakil Presiden BJ. Habibie mengganti kedudukan Presiden. Kemudian diikuti dengan

pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang

merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk

melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama pengubahan 5 paket UU. Politik tahun

1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum

sehingga perlu diwujudkan UU Anti Monopoli, UU Persaingan Sehat, UU Kepailitan, UU

Usaha Kecil, UU Bank Sentral, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Buruh.

Dengan demikian reformasi harus diikuti juga dengan reformasi hukum bersama aparat

penegaknya serta reformasi pada berbagai instansi pemerintahan.